tindak pidana ekonomi. Secara substansial dalam UU tersebut hanya menyebutkan sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang ada, olehnya apabila dilihat dari substansi UU drt No. tindak pidana ekonomi

7/1955, namun undang-undang tersebut juga. Kata Kunci: Tindak pidana perpajakan, administrasi, tindak pidana umum, tindak pidana khusus Abstract Income funds contribution that coming from taxpayers is a significant input of opinion and have a broad significance for the development of the Unitary Republic of Indonesia. Ekonomi. Tuntutan pidana dilakukan terhadap pengurus yang mewakili badan hukum, perseroan,. Tindak pidana di bidang perekonomian merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu bangsa, sedangkan hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara tidak akan terlepas dari sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa tersebut. 3. Dipublikasi pada Juli 22, 2010 oleh saepudin. Secara substansial pidana ekonomi secara umum dalam UU tersebut hanya menyebutkan adalah suatu tindak pidana yang sebagian kecil dari keseluruhan kegiatan mempunyai motif ekonomi dan perekonomian yang ada, olehnya apabila lazimnyadilakukan oleh orang- dilihat dari substansi UUDRT No. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi Globalisasi di samping membawa manfaat bagi umat manusia, juga membawa masalah serius baru, antara lain dalam 3. Tindak pidana ekonomi. Barda. Tindak Pidak Pidana Ekonomi adalah tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 1e, 2e dan 3e Undang-Undang Darurat Nomor 7 tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Ekonomi. Nilai ekspor perikanan meningkat dari tahun 2016 sebesar USD 2,092 miliar1 mencapai USD 3,61A. Model Sebagaimana diterangkan S. Kerja pencegahan dan pemberantasan tindak pencucian uang tak dapat dilakukan PPATK sendirian. Direktur Tindak. sebagai badan-atau pegawai-penghubung yang diwajibkan memberikan bantuannya. Pasal 4. Pengertian Tindak Pidana Tindak pidana adalah gambaran pokok dalam hukum pidana. Tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana. Tindak pidana di bidang ekonomi yang berkaitan dengan hukum persaingan usaha dewasa ini harus mendapatkan. 6 Sementara itu, hukum pidana ekonomi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Reformasi hukum pidana ekonomi, harus diarahkan kepada seberapa jauh ketentuan-ketentuan hukum pidana (ekonomi) yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui, antara lain meliputi cara bagaimana yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana (ekonomi), dan cara bagaimana penyidikan, 19 BAB III PENUTUP A. o Tindak pidana di bidang ekonomi dapat diartikan perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak. Tindak Pidana Ekonomi Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana, yang mem-punyai corak ekonomi. Keejahatan Kerah Putih o Kejahatan ekonomi di bidang perbankan disebut dengan White collar crime karena kejahatan. Secara sederhana sebagai ilmu yang mempelajari manusia tentang. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. SKRIPSI PENIPUAN SEBAGAI TINDAK PIDANA. Pengadilan PN KUDUS Pidana Khusus Tindak Pidana Ekonomi Register : 11-12-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 28-01-2020 Putusan PN KUDUS Nomor 175/Pid. Pidana Umum 760368. Tindak Pidana 2. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi menurut UU Nomor 7 Tahun 1955, tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pengadilan Tindak Pidana Ekonomi, dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : Arti sempit :. Tindak Pidana Pelanggaran. 7/Drt/ Berdasarkan sumber pengaturannya, hukum pidana ekonomi dalam arti sempit bersumber pada UU No. White Collar Crime untuk pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H Sutherland pada tahun 1939. BAB 3 PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI. Hal tersebut terjadi tidak terlepas dari adanya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mencabut kata “dapat” dan menjadikan. Latar Belakang Pada era. 40. C. 10 Tetapi memang dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP), secara umum badan hukum atau korporasi sebagai suatu subjek tindak pidana belum dikenal, karena di dalam KUHP subjek tindak pidana yang dikenal adalah ‘orang alamiah’ atau natuurlijk persoon. perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. View Hukum Tindak Pidana Ekonomi. 7 Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindka pidana ekonomi. Pengertian Kejahatan Ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang perekonomian dan bidang keuangan serta mempunyai sanksi pidana. Pengertian Tindak Pidana Ekonomi Dalam Arti Luas dan Sempit. 1. UU tentang : a. Pada awal kemunculannya, istilah tindak pidana ekonomi dimaknai sebagai pelanggaran yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Drt. Hal itu diungkapkan Ketua Pengadilan. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU No. Tindak pidana penipuan dalam pasar modal. Dengan demikian, ada 10 (sepuluh) macam tindak pidana penyelundupan sebagai tindak pidana ekonomi dalam Rechtenordonnantie (Ordonansi Bea). kegiatan organisasi tindak pidana, tindak pidana ekonomi, korupsi, perdagangan narkotika dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas tindak pidana. Register : 09-09-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 23-12-2020 Putusan PN MARISA Nomor 69/Pid. Karakteristik tindak pidana di bidang ekonomi yang lebih rinci dan mendalam telah dikemukakan oleh Clarke (1 990:20-31) yang meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) privacy. Menurut arti sempit tindak pidana ekonomi, ruang lingkup dari tindak pidana ekonomi terbatas pada perbuatan – perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh pasal 1 undang - undang undang No. 3 Anwar, H. Hukum Pidana Ekonomi mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan dengan pidana khusus yang lain. • Kejahatan Ekonomi Adalah Setiap Perbuatan Yang Melanggar Peraturan Perundang-Undangan Dalam Bidang Perekonomian Dan Bidang Keuangan Serta Mempunyai Sanksi Pidana. fisik, mental,. Selain itu, pengaturan terhadap hukum pidana ekonomi juga termuat dalam UU No. Jenis tindak pidana lain tersebut tertuang dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24 Bab III UU No. ”. , hlm. 7Gatot Supramono, 1997, Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan, Bandung : Alumni, halaman 5 . Latar Belakang Pada era globalisasi saat ini, pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan manusia telah terbingkai dalam bentuk kegiatan ekonomi. 7/DRT11955, akan tetapi mencakup lebih Iuas lagi. Perluasan ini telah dianut di dalam. Unsur Subyektif, yang. Seperti telah disebutkan, pihak yang berwenang melakukan penyidikan adalah PPNS tertentu dalam lingkungan DJP. Sedangkan, Pasal 48 ayat (2) UU Perbankan. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Tindak pidana di bidang2. Kejahatan dibidang ekonomi sangatlah luas, oleh karena itu butuh ada perkembangan yang terbaru untuk dijadikan refrensi yang mana saja yang digolongkan sebagai tindak pidana dibidang ekonomi. 7 Tahun 1955 yang bercorak atau bermotif ekonomi atau yang dapat mempunyai pengaruh negatif terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan. Synopsis. Jika dalam undang-undang darurat ini disebut tindak-pidana ekonomi pada umumnya Tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Kode/Nama MK : HKUM4311/Hukum Pidana Ekonomi. 1. Dari kasus tersebut, 33 kasus terkait penimbunan dan penaikan harga obat penanganan covid-19. 7 Tahun 1955 tambahan Lembaran Negara (LN) Republik Indonesia. 1 Latar Belakang Di era modern saat ini, kebutuhan ekonomi yang kian meningkat menuntut seseorang untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dia lakukan. ”. C. Kejahatan Perekonomian. Barang-siapa turut melakukan suatu tindak-pidana ekonomi, yang dilakukan di dalam daerah-hukum Republik Indonesia, dapat dihukum pidana; begitu pula jika ia turut-melakukan tindak-pidana ekonomi itu di luar Negeri. Undang-Undang di bidang HakTindak Pidana Pencucian uang (Money Laundering) merupakan upaya perbuatan. Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Hukum pidana ekonomi memiliki sarana-sarana khusus, di antara cakupannya adalah bidang hukum pidana materiil dan juga hukum acara pidana. Objek hukum dari tindak pidana korupsi dapat berupa korporasi dan pegawai. 1. Peraturan perundang-undangan yang menempatkan korporasi sebagai subyek tindak pidana dan secara langsung dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah Undang-Undang Drt. Tindak pidana ekonomi dilakukan dalam rangka aktivitas bisnis dan sah. 7 Tahun orang yang mempunyai 1955 dapat. 20 Tahun 2001), diundang pada tanggal 21 Nopember 2001, kedua undang-undang tersebut secara bersama-sama. Sianturi dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau het strafbare feit telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, tindak pidana perbankan dalam bentuk pelanggaran dimuat dalam pasal 51 ayat 2 sebagaimana yang berbunyi: “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam. Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah dikenal di Indonesia sejak tahun 1955 dengan diberlakukannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Berbicara mengenai tipe tindak pidana di bidang ekonorni sama sulitnya dengan membicarakan masalah definisi tentang tindak pidana di bidang ekonomi. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. Regulasi utama. Karakteristik tindak pidana di bidang ekonomi yang lebih rinci dan mendalam telah dikemukakan oleh Clarke 1 99020-31 yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Pengertian Tindak Pidana Menurut Wirjono Prodjodikoro, Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi - Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum. Permasalahan berikutnya. Demikian jugaHUKUM PIDANA KHUSUS TINDAK PIDANA EKONOMI SECARA UMUM IDIK SAEFUL BAHRI, M. Tindak pidana ekonomi bisa dimaknai sebagai suatu tindak pidana yang merugikan perekonomian negara indonesia,. Mencakup beberapa peraturan-peraturan undang-undangan (penyebutan secara limitatif ) yang mengatur beberapa sektor dibidang ekonomi, sebagai sumber hukum pidana ekonomi dan memuat ketentuan pidana. Tindak pidana ekonomi dalam arti luas adalah semua tindak pidana di luar Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindakan Pidana Ekonomi. Berbeda dengan halnya batas maksimum umum pidana denda, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan satu batas minimum yang umum pidan denda, yaitu 25 sen (Pasal 30 ayat (1). Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha Dari Pimpinan Bank Indonesia (Studi Kasus. Bareskrim tetapkan pemilik Grup Kresna sebagai tersangka TPPU Hukum / 14 September 2023 16:41Selain defenisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. sanksi terhadap pelaku tindak pidana ekonomi Pupuk Bersubsidi di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan. id, 2014. Tindak pidana ekonomi adalah setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam bidang ekonomi dan dibidang keuangan serta adanya sansksi pidana. 1. Tinjauan Pustaka 1. Golongan. Untuk selebihnya KUHP di Belanda tetap menganut asas bah-wa tidak terdapat pertanggung jawaban pidana secara umum bagi ba-dan hukum. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Conklin . Tindak Pidana Ekonomi Hukum pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana, yang mem-punyai corak ekonomi. 000. Joyo Raharjo 240-A Malang ABSTRACT Human trafficking is a modern/current form of slavery. Latar Belakang Pada era globalisasi saat ini, pertukaran komoditas untuk mencukupi kebutuhan manusia telah terbingkai dalam bentuk kegiatan ekonomi. Pеngеrtіаn Tindak Pidana Ekonomi ѕесаrа sempit. Hukum pidana ekonomi merupakan hukum. pdf from TUGAS 3 at Terbuka University. UU Darurat No. 1 Pengertian tindak pidana ekonomi Tindak pidana ekonomi diatur dengan undang-undang nomor 7 tahun 1995 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi, yang mulai berlaku tanggal 13 mei 1955 undang-undang darurat tersebut UU nomor 1 tahun 1961 menjadi UU nomor 7/Drt/1955 ,tindak. Dalam lingkungan sosial ekonomi, pembuat (korporasi) tidak perlu. Tindak Pidana Korupsi Dalam perkembangannya terlahir aturan yang merupakan sebuah tindak pidana khusus yaitu UU No. Pelaku yang tidak membayar restitusi dihukum tidak memiliki akses ekonomi ke perbankan seperti, misalnya. Analisis Ekonomi Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Kajian Putusan Ma Tentang Korupsi BLBI) ISMAN Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan Vol. 1. See full list on pinterhukum. A. Judul Matakuliah : TINDAK PIDANA EKONOMI Nomor Kode/ SKS : ____ / 2 SKS Deskripsi Mata Kuliah : Mempelajari tentang tindak pidana ekonomi di Indonesia Tujuan Instruksional Umum : Mempelajari Tindak Pidana Ekonomi menurut Undang-Undang Darurat dan Tindak pidana diluar Undang-undang Tersebut Pertemuan ke -. Tindak Pidana • istilah, definisi, cara merumuskan • Subjek Tindak Pidana • Unsur-Unsur Tindak Pidana • Penggolongan Tindak Pidana • Jenis Delik Tentang Ajaran Kausalitas dan Sifat Melawan Hukum Kesalahan dan Pertanggungjawaban Pidana Pidana dan Pemidanaan VII METODE, STRATEGI, DAN PELAKSANAAN PROSES. Kejahatan Perekonomian. KETENTUAN UMUM. PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA (Sherief Maronie) Wilayah perairan Indonesia mencapai lebih dari 5,887,879 km. ebagai langkah awal mempelajari hukum tindak pidana ekonomi di Indonesia, pada modul pertama ini akan diperkenalkan materi secara singkat yang terdapat dalam kegiatan belajar 1 yang membahas tentang. Prof. Hal ini mencakup pelbagai tindak pidana di bidang perekonomian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti. Misalnya seorang direktur berniat melakukan suatu tindak pidana ekonomi, akan tetapi tindak pidana itu secara materiil dilakukan oleh seorang bawahan (bandingkanlah pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, suruh melakukan). 3 tentang apa itu tindak pidana ekonomi,5 namun, secara umum, tindak pidana ekonomi dibagi menjadi dua pengertian: pengertian dalam arti sempit dan arti luas. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Data Tidak DitemukanBuku ini dilengkapi dengan ulasan mengenai berbagai tindak pidana ekonomi yang relatif sering terjadi di masyarakat tetapi penegakan hukumnya banyak mengalami kendala. Delik penyelundupan sebagai delik ekonomi tertentu telah memperluas subyek yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena disamping manusia sebagai. KUHP hanya mengenal perbedaan kejahatan dan pelanggaran. Sebagian besar pakar, pengamat ekonomi, politik dan tokoh-tokoh. 7/Drt/1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi Tindak pidana ekonomi secara umum adalah suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi dan lazimnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya. Undang-undang pidana khusus di bidang perekonomian tersebut diantaranya adalah: a. Undang – undang yang mengatur beberapa sektor di bidang ekonomi sebagai sumber hukum pidana ekonomi, menyatakan ketentuan pidana. Abstrak-Secara umum tindak pidana ekonomi telah diatur dalam UU drt No. JAKARTA, KOMPAS. Pengertian tindak pidana ekonomi dalam arti sempit terbatas ada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturanperaturan yang berlaku seperti yang disebut secara limitative dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 drt 1955, atau dengan kata lain secara sederhana dan dari sudut pandang sempit adalah semata-mata dengan. Tindak Pidana Ekonomi Tax Crime. Penilaian dilakukan. Direktorat Tipideksus, menangani tindak pidana dalam bidang ekonomi dan keuangan / perbankan serta kejahatan khusus lainnya: Brigadir Jenderal Polisi Whisnu Hermawan Februanto, S. menipu dan mengelabui pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apapun; b. Kejahatan korporasi yang semakin canggih baik bentuk atau. Penyimpangan perbankan, yaitu penipuan uang muka, pemalsuan L/C, promes dan wesel, pemalsuan uang, penyimpangan dalam pengiriman uang, dan lain-lain. Kehidupan ekonomi antara satu negara dengan negara lain semakin saling tergantung, sehingga ketentuan hukum di bidang perdagangan internasional dan bisnis transnasional semakin diperlukan. Beberapa tindak pidana khusus yang diatur dalam UU tersendiri di luar KUHP yaitu: 1. Tindak pidana korupsi. com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Whisnu Hermawan menjelaskan kasus yang ditangani sekarang ini berbeda dengan kasus yang divonis bebas oleh majelis hakim sebelumnya. Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, disamping memperberat hukuman, adalah juga untuk mencapai keseragaman di dalam mengusut, menuntut dan mengadili tindak pidana. 000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan. Fahira mencatat, banyak negara sudah memiliki UU Perampasan Aset, pemberantasan korupsi, dan tindak pidana ekonomi lainnya berjalan cukup efektif. Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari hasil-hasil seminar, karya ilmiah baik berupa literatur maupun hasil penelitian, yang ada kaitannya Tindak pidana ekonomi adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan karena atau untuk motif-motif ekonomi yang memiliki unsur suatu perbuatan melawan hukum yang diancam dengan sanksi pidana; yang dilakukan oleh seseorang, korporasi di dalam pekerjaannya yang sah, atau di dalam pencarian/usahanya di bidang industri atau perdagangan; dan. 2. Seperti diketahu i, perkembangan perekonomian di bidang perekonomian Adapun tindak pidana ekonomi adalah bagian dari hukum pidana tetapi yang memiliki kekhususan. Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi maupun Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Unsur-Unsur tindak pidana ekonomi tidak bebeda dengan unsur-unsur tindak pidana pada umumnya yakni. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi. perkara mengenai tindak pidana ekoniomi, kecuali yang tersebut Pasal 6 ayat (3), selama pemeriksaan di muka pengadilan belum dimulai, untuk memerintahkan kepada si tersangka sebagai tindakan sementara: a. Putus : 08-05-2017 — Upload : 02-11-2017 Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2563 K/PID. Tindak Pidana Ekonomi Berdasarkan Pasal 1 Sub 1e. Hanya dua macam delik saja termasuk kejahatan yaitu yang disuratkan pada pasal 26 RechtenOrdonantie. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:13)Secara umum hukum pidana dibagi atas hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (sering disebut dengan Undang-Undang Tindak. Lewat beranda Facebook-nya, Maria -bukan nama sebenarnya- mencoba mencari informasi. a) pelanggaran di bidang devisa. Semua Direktori. Hal ini didasarkan bahwa hukum pajak tidak dapat memberikan suatuSedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. KONSEP PIDANA EKONOMI Pengertian Tindak Pidana Ekonomi Tindak pidana di bidang ekonomi dalam arti luas dapat didefinisikan sebagai semua tindak pidana di luar Undang-Undang Darurat No. Pengangguran, kondisi ekonomi maupun keadaan sosial menjadi faktor. Tindak pidana ekonomi. 6 Akibat dari praktik tindak pidana pencucian uang akan merusak sistem perekonomian negara, dan bahkan memberikan dampak negatif terhadap. Tipe Tindak Pidana Ekonomi. Hal ini mencakup pelbagai tindak pidana di bidang perekonomian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang tentang.